Target pembangunan rumah subsidi di Papua Selatan pada tahun ini sebanyak 210 unit. Target itu mempertimbangkan jumlah pengembang di daerah pemekaran tersebut yang masih minim dan permintaan dari masyarakat yang terbatas.
Begitu pun, Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Papua Selatan, Cliff Sentiti Tan mengaku optimis pasar perumahan di Papua Selatan akan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya karena tahun politik sudah selesai, serta yakin target pembangunan 210 unit rumah bisa tercapai.
“Tantangannya tinggal penyerapan aja sih, karena momentum ekonomi di Papua Selatan baru mulai jalan,namun kami optimis daya beli masyarakat akan meningkat di 2025,” tegas Cliff saat dihubungi.
Di sisi lain, Cliff juga menyebutkan bahwa biaya infrastruktur di daerah itu tinggi, terutama untuk kebutuhan air bersih yang belum tersedia jaringannya. Infrastruktur air bersih yang belum melayani semua wilayah, dan biaya investasi pemasangannya yang mahal menjadi kendala dalam pembangunan rumah di Papua Selatan.
“Rata-rata untuk penyambungan dari pipa induk sampai ke lokasi perumahan berkisar antara Rp1- 2 miliar investasinya. Itu belum penyambungan ke masing-masing rumah,” ungkapnya,
Selain itu, Cliff juga mengungkap bahwa status BI Checking konsumen yang biasanya “merah” karena punya data terikat pinjaman online (pinjol) juga menjadi hambatan. Namun demikian, untuk perbankan pelayanannya sudah cukup baik. Hanya kendala komunikasi dengan calon pembeli dari luar kota karena mayoritas mereka pekerja tetap, sehingga tidak bisa berulang kali mengurus kelengkapan dokumen.
“Kami harap dengan semua dukungan dari pemerintah, tahun 2025 bisa membuat beban pengembang semakin ringan, apalagi Papua Selatan sebagai provinsi baru butuh lebih banyak bantuan infrastruktur,” kata Cliff.
Jaga Komunikasi
Untuk diketahui, pencapaian realisasi FLPP di Papua Selatan hingga Oktober 2024 hanya 74 unit, karena kuota FLPP habis. Oleh karena itu, dengan dukungan kementerian baru dan juga kuota yang sudah ada, target 210 unit diyakini dapat tercapai karena pengembang sudah menyiapkan rumah siap huni.
Tahun 2024, REI Papua Selatan mengalami sejumlah tantangan seperti masa transisi DOB (Daerah Otonomi Baru), yang masih butuh penyesuaian mengakibatkan anggaran daerah tidak terserap maksimal. Ditambah lagi dengan kuota FLPP yang habis di tengah jalan sehingga tantangan untuk sektor perumahan sangat terasa.
“Di Papua Selatan ini juga belum ada cabang Bank Tabungan Negara (BTN), padahal kuota subsidi tambahan paling banyak disalurkan oleh BTN,” papar Cliff.
DPD REI Papua Selatan terus membangun komunikasi kepada instansi terkait termasuk melakukan audiensi untuk dukungan pembebasan infrastruktur tambahan seperti jalur PDAM, penerangan dan sebagainya. Meski pun belum semua dicapai solusinya.
Ditambah lagi, Papua Selatan memiliki geologis yang berlumpur, topografinya datar dan berawan, sehingga jika musim hujan tiba akan langsung berdampak kepada kemampuan membangun, akses pembangunan, dan akses material (kayu, pasir, batubata) yang akan menghambat realisasi pembangunan rumah dan infrastruktur pendukung lainnya. (Teti Purwanti)
