Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Papua Barat menargetkan pembangunan 3.000 unit rumah subsidi pada tahun ini. Hal tersebut sebagai upaya pengembang di Papua Barat untuk mendukung program Asta Cita yang diluncurkan pemerintah secara nasional.
“Kami cukup optimis dan angka itu cukup realistis berkat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan perbankan," ungkap Ketua DPD REI Papua Barat, Julius Lois yang dihubungi, baru-baru ini.
Menurutnya, strategi untuk mencapai target tersebut adalah melalui keterlibatan 30 developer yang tergabung dalam REI Papua Barat. Mayoritas developer ini fokus pada pembangunan rumah bersubsidi, sehingga akan mempermudah pencapaian target pembangunan rumah.
Ditambah dengan dukungan pemerintah daerah (pemda) dan berbagai stakeholder seperti BPN, PTSP, dan perbankan, DPD REI Papua Barat yakin bisa mencapai target pembangunan 3.000 unit rumah hingga akhir 2025. “Kami juga berharap agar proses peralihan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) kepada PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) berjalan lancar tanpa kendala izin seperti instruksi pemerintah pusat,” sebutnya.
Selain itu, Julius juga menekankan pentingnya infrastruktur pendukung seperti listrik dari PLN, ketersediaan air bersih dari PDAM, serta dukungan perbankan dalam hal ini KPR bagi masyarakat yang ingin membeli rumah.
Pembangunan 3.000 unit rumah di Papua Barat ini merupakan bagian dari target nasional pemerintah untuk membangun tiga juta unit rumah di seluruh Indonesia. Setiap tahunnya, REI Papua Barat membangun ribuan rumah MBR, namun jika target 3.000 tahun ini bisa direalisasikan maka menjadi kontribusi besar bagi asosiasi REI di Papua Barat bagi pembangunan 3 juta rumah.
Dia menambahkan, meski ada beberapa developer yang membangun kurang dari 100 unit per tahun, tetapi banyak juga yang mampu melebihi angka tersebut. Hal ini memastikan bahwa target 3.000 unit rumah dapat tercapai melalui kolaborasi antar developer.
Sertifikat Elektronik
Tahun lalu, pengembang anggota REI di Papua Barat cukup optimis untuk membangun dan mempercepat pembangunan rumah agar bisa cepat terakad. Apalagi semenjak beberapa waktu terakhir bukan hanya ASN (Aparatur Sipil Negara), namun masyarakat non-fixed income pun mulai banyak membeli rumah.
Di tahun 2024, REI Papua Barat menargetkan pembangunan 1.300 rumah subsidi, sedangkan pada 2023 sebanyak 1.400 unit.
Kenaikan jumlah target rumah subsidi juga terus bertambah karena beragam alasan, salah satunya adalah program sertifikat elektronik dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang sangat membantu para pengembang perumahan di wilayah itu dalam memperoleh berbagai kemudahan dalam menjalankan usaha.
"Sertifikat elektronik akan berdampak positif bagi para pengembang perumahan, karena itu kami menyambut baik dan siap mendukung kebijakan itu," kata Julius.
Dia menyebutkan, dengan adanya sertifikat elektronik maupun digitalisasi layanan yang sudah diterapkan pada setiap Kantor Pertanahan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, maka pengembang dapat memperoleh berbagai kemudahan seperti jaminan keamanan, hemat biaya dan waktu pengurusan sertifikat yang semakin cepat dan efektif.
"Karena sertifikat ini tidak hanya berbentuk digital, tapi juga tetap dicetak secara fisik. Ini berarti sudah sangat aman jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sertifikat hilang, rusak, terbakar dan sebagainya," ujarnya.
Julius menyarankan agar Kementerian ATR/BPN betul-betul memperhatikan pengamanan digital tempat penyimpanan data sertifikat digital agar tidak terjadi kasus-kasus yang tidak dikehendaki seperti peretasan data dan sebagainya.
Selain itu, menurutnya, berbagai kemudahan dari sertifikat digital harus dibarengi dengan sosialisasi yang lebih masif kepada semua lini masyarakat.
“REI Papua Barat siap membantu Kantor Pertanahan yang akan melakukan sosialisasi pada kalangan pengusaha atau masyarakat umum. Sosialisasi jangan hanya satu kali, tapi kalau bisa lebih intens dan detail,” harap Julius. (Teti Purwanti)
