Efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto turut berdampak terhadap penjualan properti termasuk rumah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada Maret 2025 disebutkan telah terjadi penurunan penjualan properti hingga 50%.
Di awal tahun ini, usai pemerintah membatalkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, pasar properti di daerah tersebut sedikit optimis penjualan tetap tinggi. Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) DIY bahkan memasang target penjualan hingga 4.500 unit.
Ketua DPD REI DIY, Ilham Muhammad Nur, mengungkapkan saat itu pihaknya sangat mengapresiasi langkah pemerintah yang membatalkan kenaikan PPN karena menjaga daya beli masyarakat. Apalagi di 2024, penjualan rumah komersial oleh anggota REI DIY sudah turun 10% atau di bawah 4.000 unit. Dengan penyebaran lokasi pengembangan terbesar di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
Namun sayangnya, optimisme tersebut tidak berlangsung lama karena ada kebijakan efisiensi anggaran yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto. Dampaknya, di Maret 2025 penjualan properti khususnya rumah komersial (non-subsidi) anjlok hingga 50% akibat penurunan daya beli masyarakat yang pekerjaan atau usahanya terimbas efisiensi.
“Penjualan properti masih berjalan normal pada Januari, namun mulai menurun pada Februari dan mencapai penurunan signifikan pada Maret 2025. Perlambatan ekonomi sudah terasa sejak Februari,” ungkap Ilham.
Bahkan, kondisi penjualan saat ini diakui lebih parah dibandingkan saat pandemi Covid-19. Pasalnya, kalau saat pandemi rata-rata penjualan properti turun menjadi 1-2 unit per bulan, maka saat ini sudah nihil terutama pada Maret 2025.
Selain itu, kata Ilham, pada Maret bertepatan dengan bulan Ramadan, dimana minat masyarakat untuk membeli rumah sangat rendah, karena masyarakat mengutamakan keperluan biaya selama puasa Ramadan dan Lebaran. Situasi itu semakin menekan penjualan properti.
Dia berharap daya beli masyarakat segera pulih setelah Lebaran Idul Fitri agar sektor properti bisa kembali stabil. Ilham menyebutkan, banyak pengembang kini mulai berhemat untuk bertahan di tengah perlambatan ekonomi.
Rumah Subsidi
Ilham menambahkan, penurunan permintaan rumah bukan hanya terjadi di segmen pasar properti menengah atas saja, tetapi juga berdampak pada rumah bersubsidi yang permintaannya relatif stabil.
Tantangan besar lain dalam pengembangan rumah subsidi di DIY adalah harga tanah yang terus melonjak. Akibatnya, pembangunan rumah bersubsidi sulit di daerah ini, karena lahan yang terbatas. Kawasan penyangga seperti Piyungan, Sewon, Kasihan, Sedayu, dan Prambanan juga mengalami lonjakan harga tanah.
Alternatifnya, pengembang mulai melirik Kulon Progo dan Gunungkidul untuk pembangunan perumahan bersubsidi atau rusunawa (rumah susun sewa) oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat, dimana harga tanah di kawasan itu masih lebih terjangkau. Rusunawa diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan sistem sewa. Sedangkan untuk rumah susun milik (rusunami), pengembangannya terkendala faktor sosial dan budaya.
“Masyarakat DIY itu masih terbiasa dengan hunian tapak. Selain itu, di pusat kota harga tanah juga sudah mahal, sehingga proyek (rusunami) sulit direalisasikan,” ungkapnya.
Ilham menyebutkan, DIY masih menghadapi masalah backlog (angka kekurangan) perumahan yang cukup besar. Data terakhir, ada backlog sekitar 15.150 unit rumah yang harus dipenuhi di daerah yang tersohor dengan kuliner gudeg-nya tersebut. Mengingat jumlah itu mencapai 50% dari total populasi penduduk DIY sebanyak 3 juta jiwa, maka angka backlog tersebut cukup signifikan dibandingkan dengan provinsi lainnya.
“Angka backlog tertinggi kemungkinan besar terjadi di Kota Yogyakarta. Sedangkan Kabupaten Bantul masih memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai kawasan hunian untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat,” jelas Ilham. (Teti Purwanti)
