Kota Jakarta yang tahun ini memasuki usia ke-497 tahun masih menghadapi permasalahan rumit di sektor perumahan. Tercatat, saat ini masih ada kekurangan rumah atau backlog hunian di kota terbesar di Indonesia tersebut sebesar 1,3 juta unit.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemprov DKI Jakarta, Kelik Indriyanto mengungkapkan pihaknya tengah menggodok program Hunian Terjangkau Milik (HTM) di Jakarta. Nantinya, calon penghuni yang dapat membeli hunian melalui program ini adalah masyarakat berpenghasilan antara Rp7,5 juta - Rp14,8 juta per bulan. Harga hunian yang ditawarkan tidak melebihi Rp443 juta per unit. Bentuk kepemilikan dan kepenghunian akan dibahas kemudian, tetapi dia optimis peminatnya akan banyak sekali.
“Kami siapkan anggaran Rp250 miliar untuk program penyaluran hunian milik terjangkau ini. Pemprov DKI membuka peluang kerja sama dengan Realestat Indonesia (REI) untuk membangun hunian terjangkau milik di atas aset Pemprov DKI Jakarta seperti pasar dan gedung perkantoran,” ungkap Kelik dalam sambutannya, saat pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI DKI Jakarta, Kamis (7/11).
Di samping menyiapkan program ini, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan juga mengurusi rumah susun di Jakarta yang juga diminati masyarakat. Hal ini dilihat dari antrian penghuni rusun yang sangat besar.
“Kalau dicermati, untuk DKI Jakarta khususnya untuk sektor realestat ada beberapa produk yang bisa kita lihat bahwa permintaannya tertinggi. Salah satunya hunian seperti rumah susun sewa, itu antrian sudah panjang bener. Semua butuh rusun. Kami juga ada nanti rusunami (rumah susun milik),” katanya.
Selain hunian vertikal, Pemprov Jakarta juga mendorong pengembangan hunian berkonsep mixed use yakni satu bangunan bukan hanya tersedia tempat tinggal, melainkan area kantor hingga komersial. Hunian berkonsep mixed use yakni satu bangunan bukan hanya tersedia tempat tinggal, melainkan area kantor hingga komersial. Hal ini dengan memanfaatkan aset-aset Pemprov DKI Jakarta yang belum optimal untuk multifungsi di atas pasar maupun kantor pemerintahan.
“Kami akan memanfaatkan aset-aset yang belum dimanfaatkan secara optimal termasuk pasar-pasar, kita manfaatkan kantor-kantor, kami akan tinjau lagi bagaimana bentuknya, kepemilikannya untuk menjadi hunian,” ucapnya.
Saat ini, Pemprov sudah memiliki daftar calon penghuni untuk rusun di atas pasar sehingga peruntukan rusun dinilai sudah jelas. Kepenghunian rusun di atas pasar direncanakan menggunakan skema sewa jangka panjang berkisar 25 tahun hingga 30 tahun sehingga memberikan pendapatan berulang bagi pengembang.
Siap Berkolaborasi
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar menyatakan kesiapan REI DKI untuk berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta. REI, tambahnya, akan menyiapkan kebutuhan yang diperlukan agar program yang digodok Pemprov Jakarta terealisasi dengan baik.
Menurutnya, dengan status Jakarta yang akan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), sektor realestat dihadapkan pada tantangan dan peluang baru. Disebutkan, Jakarta saat ini tanahnya semakin terbatas, sehingga mau tidak mau seluruh bangunan termasuk untuk hunian harus vertikal.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantu agar kita dapat membangun lebih cepat, lebih mudah dengan biaya yang lebih efisien untuk mendukung pengadaan hunian di DKI Jakarta,” ungkap Arvin.
Dia menambahkan, perubahan regulasi akan mengubah permintaan pasar hingga pengembangan investasi. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto memiliki program 3 juta rumah per tahun dimana 1 juta tersebut berada di kawasan perkotaan.
Saat ini, proyek rumah susun dengan harga jual maksimal Rp11 juta per meter persegi dinilai masih tersedia di beberapa lokasi di Jakarta. Namun, kata Arvin, pihaknya berharap ada insentif bagi pengembang agar rusun dapat dibangun lebih cepat, lebih mudah dengan biaya yang tidak tinggi.
“Pengembang siap membangun, mengelola, dan mengoperasikan rumah susun di atas pasar. Perizinan mohon bisa lebih dipermudah adanya insentif-insentif,” tegasnya.
REI juga siap berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan kebutuhan hunian, diantaranya dengan memanfaatkan ribuan unit apartemen yang masih kosong di Jakarta untuk masyarakat menengah bawah agar dapat memiliki hunian dengan harga terjangkau.
“Kami akan ubah sedikit konsepnya untuk rumah susun sehingga bisa masuk dengan harga yang sesuai peraturan-peraturan dari Pemprov DKI Jakarta. Kami siap memberikan diskon atau subsidi unit apartemen,” tutur Arvin.
Rakerda REI DKI Jakarta juga menjadi forum untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja serta menetapkan kebijaksanaan organisasi ke depan. Salah satunya, anggota REI DKI perlu mengetahui program para calon Gubernur Jakarta terutama yang menyangkut sektor realestat.
“REI DKI Jakarta perlu mendengarkan visi misi dan program kerja yang akan diusung para calon GubernurJakarta periode 2024-2029,” pungkasnya. (Rinaldi)
