Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang dikukuhkan dengan UU No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta membuka peluang besar bagi Jakarta untuk melakukan transformasi menuju status sebagai kota global yang berkelanjutan. Namun, perubahan regulasi ini juga menuntut kesiapan daerah di berbagai sektor termasuk industri properti dan perumahan.
“Hari ini, REI DKI Jakarta ingin mendengarkan visi misi dan program kerja yang akan diusung para Calon Gubernur (Cagub) Jakarta periode 2024-2029, khususnya di bidang perumahan, permukiman dan realestat. REI DKI Jakarta ingin mendengar perspektif para cagub tentang Jakarta masa depan, dikaitkan pula dengan perubahan status Kota Jakarta,” ujar Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar kepada wartawan disela-sela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI DKI Jakarta, Kamis (7/11).
Di kesempatan pertama, Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) melakukan pemaparan visi misi di hadapan ratusan anggota REI DKI. Dia mengatakan perekonomian di Jakarta dalam lima tahun ke depan akan banyak dipengaruhi oleh tata ruang atau ekonomi realestat.
“Kami ingin kolaborasi dan bersinergi dengan REI DKI Jakarta dengan mengusung ekonomi realestat. Kami berkomitmen untuk menjadikan REI DKI Jakarta sebagai mitra utama pembangunan Jakarta menuju kota global,” ujarnya.
Selain ekonomi realestat, dalam urusan kemacetan RK juga akan menggunakan teori realestat. Diantaranya akan lebih banyak menghadirkan hunian di atas pasar-pasar yang ada di Jakarta, agar pekerja di Sudirman dan Thamrin tidak lagi tinggal di daerah pinggiran Jakarta seperti Depok dan Bekasi.
RK menyebutkan, saat ini Jakarta mempunyai sekitar 150 pasar. Di atasnya, nanti akan dibangun hunian atau konsep mixed use , dan di bawahnya tetap pasar. Jika ide ini berhasil, kata RK, maka masyarakat menengah ke bawah yang tinggal di pinggiran kota dapat memiliki apartemen terjangkau di tengah Jakarta, sehingga mengurangi biaya transportasi, dan udara di Jakarta menjadi jauh lebih bersih.
“Harga kan sudah mahal, jual murah tidak akan masuk, jadi ini ibarat lingkaran setan. Makanya (apabila terpilih) sebagai Gubernur Jakarta, saya serahkan ke REI Jakarta, 150 lokasi pasar kita bikin hunian yang terjangkau bagi masyarakat,” janjinya.
Mantan Gubernur Jawa Barat itu juga akan mengembangkan hunian di atas stasiun kereta api dengan konsep transit oriented development (TOD). Dia mencontohkan di negara maju seperti London, Jepang dan Hongkong memiliki hunian berkonsep TOD, dimana apartemen berada di atas stasiun maupun pusat perbelanjaan.
“Kita bangun perumahan di atas pasar dan stasiun, di Tanah Abang satu hektar. Kalau pembangunan hunian di atas pasar berhasil, orang menengah bawah bisa punya apartemen di tengah Jakarta, mengurangi biaya transportasi dan kemacetan,” katanya.
RK merencanakan pula pengembangan kawasan pusat bisnis ( central business district /CBD) baru di wilayah Ancol Jakarta Utara dan TB Simatupang Jakarta Selatan. Dengan demikian, warga di kawasan selatan dapat bekerja dan berekreasi di selatan, demikian pula warga di kawasan utara. Dengan adanya CBD baru, maka bisnis pariwisata, ekonomi kuliner, dan jasa dapat berkembang yang dikombinasikan dengan transportasi publik.
Sebagai bentuk komitmennya jika terpilih, RK bahkan menandatangani kontrak politik dengan DPD REI DKI Jakarta. Dua dari tiga poin kontrak politik yang ditandatangani RK diantaranya dukungan pembangunan hunian yang layak dan kemudahan perizinan sesuai aturan yang berlaku di Jakarta.
Jakarta Fund
Sementara itu, Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menjelaskan di Jakarta ada 1,4 juta masyarakat kekurangan hunian dan akses rumah tangga terhadap hunian layak hanya 38,8%. Adapun penyebab tingginya backlog rumah di Jakarta karena tingkat suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Indonesia mencapai 9,98% yang tertinggi di ASEAN dan harga tanah yang mahal.
Untuk mengatasinya, Pramono mengemukakan sejumlah gagasan. Diantaranya pengembangan area hunian terjangkau di area TOD dan pengadaan hunian terjangkau dengan skema penggunaan lahan campuran ( mixed used development ).
Pramono juga memaparkan soal program Jakarta Fund sebagai salah satu strategi membangun Jakarta dengan memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) untuk dikelola secara profesional dan terbuka dalam mendorong pembangunan daerah di Jakarta.
Dengan begitu, ke depan Pemprov DKI Jakarta tidak lagi harus bergantung pada pajak dan retribusi dalam membangun daerah di Jakarta.
“Karena SilPA kita itu hampir setiap waktu besarnya Rp5-6 triliun. Kalau saya ambil Rp3-4 triliun saja, kemudian saya leverage katakanlah cari uang Rp6 triliun dengan leverage Jakarta saya yakin pasti bisa. Dana itu (juga) bisa dimanfaatkan untuk penyediaan hunian terjangkau,” jelasnya.
Lebih jauh diungkapkan, Jakarta telah memiliki 5 kawasan TOD yakni Fatmawati, Blok M, Istora, Dukuh Atas, dan Lebak Bulus. TOD Blok M merupakan kawasan yang paling berkembang pesat. Ke depan, konsep hunian TOD akan terus dikembangkan, salah satunya akan dipusatkan di Ancol Jakarta Utara.
Selain itu, pihaknya akan memanfaatkan aset pemda seperti gedung kantor kelurahan, kecamatan, puskesmas yang luasnya rata-rata 8.000 meter persegi untuk dibangun hunian di atasnya dengan konsep mixed use development .
“Untuk menarik pengembang membangun kawasan hunian vertikal berkonsep TOD, kami akan memberikan insentif pajak dan kemudahan perizinan,” janjinya.
Di sisi lain, pemerintah perlu memberikan kemudahan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk menjangkau hunian di kawasan TOD, antara lain melalui bantuan uang muka (DP) rumah. Masyarakat tidak diberikan rumah secara gratis, tetapi ada sistem perbankan yang memfasilitasi kemudahan kredit pemilikan apartemen atau rumah susun.
Seperti halnya Ridwan Kamil, PramonoAnung juga bersedia menandatangani kontrak politik dengan REI DKI Jakarta terkait dukungan pembangunan realestat di Jakarta di masa mendatang. (Rinaldi)
