Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menilai berbagai kebijakan-kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait industri properti dan perumahan membawa gairah pasar bertumbuh, karena memberikan kepastian.
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto mengatakan pendekatan baru yang diterapkan Menkeu Purbaya terlihat sebagai kebijakan yang dilakukan terencana dan terbuka (transparan). Hal itu memberikan pijakan yang baik bagi pengembang untuk merencanakan usaha, karena kebijakan diputuskan dan diumumkan sejak awal secara terukur.
Sebagai contoh keputusan perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Di Tanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2027. Selain itu, menteri “koboi” ini juga berencana menemui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna membahas hambatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bagi sektor perumahan termasuk rencana pemutihan kredit macet masyarakat dengan nilai di bawah Rp1 juta.
“Pak Purbaya memberikan kepastian bagi pasar properti baik konsumen maupun pengembang dengan memperpanjang PPN DTP hingga dua tahun ke depan sekaligus. Kami sudah sejak lama mengaungkan harapan ini, dan dipenuhi oleh Menkeu yang sekarang. Kepastian penting bagi dunia usaha untuk melakukan perencanaan bisnis,” ujar CEO Buana Kassiti Group itu.
Menurutnya, kondisi ini menjadi angin segar bagi kebangkitan bisnis properti khususnya perumahan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menkeu Purbaya, sebut Joko Suranto, juga membawa nuansa yang berbeda karena sering membuka ruang diskusi yang terbuka ke publik. Dimana pribadi yang terbuka biasanya suka berdialog dan bertukar ide.
“Di sisi lain, kami menilai kebijakan memperpanjang PPN DTP dan mendukung adanya pelonggaran untuk menyelesaikan kendala SLIK membuktikan bahwa pemerintah telah melihat industri properti ini sebagai faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi, jadi bukan hanya sebagai indikator. Pandangan ini sudah sejalan dengan pendekatan Propertinomic yang ditawarkan REI,” sebut Joko Suranto.
Ada sekitar 185 industri manufaktur yang terkait dengan sektor properti, dan industri-industri tersebut turut memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara. Hal itu belum termasuk kaitan bisnis properti dengan UMKM seperti penjual makanan dan minuman, toko bahan bangunan, toko perabotan/furnitur dan sebagainya.
“Pak Menteri Purbaya cermat sekali dalam membaca peluang sektor mana yang bisa cepat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
REI berharap investasi di sektor properti akan terus meningkat. Sepanjang semester I-2025 investasi di sektor properti tercatat mencapai Rp75 triliun, dan diyakini mampu meningkat menjadi sekitar Rp80 triliun atau lebih di tahun 2026 berkat kebijakan yang mendukung optimisme pasar properti.
Terkait sikap Menteri Purbaya yang mendukung upaya mencari solusi untuk merelaksasi ketentuan SLIK OJK sehingga memungkinkan lebih banyak orang dapat mengakses pembiayaan perbankan, REI sangat mengapresiasi.
“Perlu ada kebijakan yang bisa menjadi jalan keluar untuk mengatasi masalah seleksi kredit yang ketat selama ini di perbankan. Supaya misalnya ada kelonggaran (relaksasi) aturan untuk kasus tertentu, agar lebih banyak orang terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memperoleh KPR. Ini pun sudah lama kami perjuangkan, dan harapan kami bisa direalisasikan oleh Pak Purbaya,” harap Joko Suranto.
Bereskan Cepat
Menteri Purbaya dalam pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Menteri PKP, Selasa (14/10) menegaskan keyakinannya bahwa dengan kerja sama, maka semua problem antar pemerintahan lewat koordinasi dapat diselesaikan dengan cepat.
“Ini kan semuanya kita yang bikin, aturannya kita yang bikin. Jadi kita bisa beresin itu semua dengan cepat,” ujarnya dengan gaya bicara yang santai tetapi jelas.
Dia mengatakan telah meminta kepada BP Tapera untuk melakukan pendataan terhadap calon debitur KPR subsidi yang terhambat karena memiliki pinjaman sampai Rp1 juta untuk nantinya dapat diputihkan. Dirinya mengaku segera bertemu dengan OJK untuk membicarakan rencana pemutihan tersebut.
“Komisioner BP Tapera tadi bilang ada 100 ribu lebih (calon debitur terkendala SLIK). Kalau diputihkan yang di bawah Rp1 juta dan katanya pengembang mau membayar, ya itu bagus sekali. Minggu depan diharapkan sudah clear , bisa apa tidak? Harusnya bisa,” ungkap Menkeu Purbaya optimis.
Sementara itu, Menteri PKP mengatakan dalam pertemuan tersebut dirinya melaporkan update penyerapan anggaran di Kementerian PKP. Ditargetkan hingga akhir Desember 2025, penyerapan bisa mencapai 96%. Selain itu, disampaikan pula berbagai masalah, salah satunya soal SLIK OJK yang menjadi keluhan pengembang.
“Pak Menkeu berkenan untuk membantu nanti kebijakan dengan OJK, sehingga nanti dari segi demand perumahan bisa terselesaikan,” jelasnya.
Menteri Ara juga menyampaikan tindak lanjut usulan pemanfaatan lahan milik negara, termasuk lahan sitaan Kejaksaan yang di bawah pengelolaan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu untuk segera dapat dimanfaatkan bagi pembangunan hunian. Bahkan usulan ini direspons cepat Menkeu Purbaya yang langsung menyiapkan tiga lokasi.
Menteri Keuangan juga memutuskan untuk tidak menaikkan bunga KPR untuk rumah subsidi yakni tetap 5%. “Juga terima kasih kami sampaikan karena kuota untuk rumah subsidi tahun depan sebanyak 350.000 unit,” kata Menteri Ara. (Rinaldi)
