Pengembang di Gorontalo optimistis sektor properti tahun ini akan lebih baik dibandingkan 2024. Hal ini dampak dari adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan program 3 juta rumah.
“Kami yakin akan sangat baik dengan adanya Kementerian PKP dan tentu dengan target 3 juta rumah, pemerintah akan memberikan regulasi yang baik," ungkap Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Gorontalo, Kristina Bahsoan yang dihubungi, baru-baru ini.
Menurutnya, pengembang di Gorontalo juga menyambut gembira pemerintahan daerah baru yang akan segera dilantik dan diharapkan dapat berpihak mendukung penuh sektor properti khusus perumahan untuk Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di daerah tersebut.
Nina, demikian dia akrab disapa, mengaku DPD REI Gorontalo telah berencana untuk melaksanakan silaturahmi dengan pemerintahan baru di kabupaten/kota di Gorontalo untuk melaporkan kondisi Pembangunan perumahan di daerah tersebut, termasuk kendala-kendala yang masih terjadi di lapangan.
“Di 2025, kami menargetkan pembangunan rumah subsidi sebanyak 600 unit, sedangkan untuk rumah non-subsidi 250 unit. Untuk mencapai target ini, kami tentu butuh dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah daerah,” ujarnya.
Dia menyatakan, DPD REI Gorontalo sudah menyiapkan sejumlah strategi agar target tersebut bisa tercapai, seperti bekerja sama dengan TNI-Polri dan juga sektor perbankan. Tak hanya itu, Nina juga sudah menyusun startegi penjualan untuk menarik minat masyarakat untuk membeli properti.
“Kami akan berusaha membantu memberikan beragam diskon biaya-biaya dan memberikan berbagai promo menarik dengan menyiapkan alat elektronik dan juga furnitur,” jelas Nina.
Khawatirkan Kuota
Sayangnya, di tengah optimisme dan beragam upaya untuk menghadapi target di tahun ini, Nina mengaku tetap khawatir dengan kuota subsidi 2025 yang disiapkan sebanyak 220 ribu unit. Dengan target yang lebih besar mencapai 3 juta unit, ujarnya, seharusnya pemerintah pusat menyiapkan anggaran yang lebih besar.
“Beberapa daerah permintaan subsidi sangat tinggi, oleh karena itu kami berharap pemerintah pusat bisa menambah anggaran kuota FLPP. Kami khawatir kalau tidak ditambah masyarakat banyak yang tidak terlayani, padahal mintanya cukup tinggi,” harapnya.
Nina menyebutkan untuk subsidi paling banyak masyarakat mencari di kawasan Kabupaten Gorontalo, sedangkan di Kota Gorontalo lebih didominasi non-subsidi. Diakuinya, di mayoritas daerah hunian subsidi masih menjadi primadona.
“Tahun lalu kuota FLPP yang terbatas menjadi masalah, ini jangan sampai terjadi lagi di 2025,” tegasnya.
Selain kekhawatiran kuota FLPP, Nina mengharapkan tidak ada hambatan yang berarti pada tahun ini. Menurutnya, masalah klasik seperti kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dan kenaikan harga tanah yang tidak terkendali diharapkan dapat teratasi di 2025. Kenaikan harga tanah mencapai 30% per tahun, sehingga lahan untuk hunian FLPP makin jauh dari pusat kota.
“Pemerintah daerah yang baru seharusnya lebih proaktif dibanding pemerintahan yang lalu, karena backlog di Gorontalo mencapai 60.000 unit. Itu kenapa antusiasme masyarakat terhadap rumah subsidi cukup tinggi di Gorontalo,” paparnya. (Teti Purwanti)
