Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengajak anggota Realestat Indonesia (REI) Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan di daerah. Hal ini demi mewujudkan realita masa depan perumahan di Indonesia yakni hunian yang tertata dan dikelola secara baik.
“Developer harus berperan aktif karena realitanya pengembang lah yang paling banyak membangun. Kita harus mulai meninggalkan rumah yang dibangun oleh rakyat secara ala kadarnya atau pas-pasan. Realitas masa depan adalah rumah yang tertata baik, rumah yang sehat dan bersih,” tegas Fahri Hamzah, saat menghadiri Pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) X Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) NTB, yang berlangsung di Mataram, Kamis, 13 Februari 2025.
Wamen menyatakan, Presiden Prabowo Subianto mendorong inisiatif lokal sebagai upaya mengembalikan fungsi pemerintahan yakni sebagai perencana. “Silakan REI ajukan proposal kerja sama, jika bagus tentu akan didukung. Jangan menunggu, peluangnya sangat besar dan anggarannya juga tersedia,” ujarnya.
Fahri meminta agar pengembang tidak khawatir mengenai kebijakan pemotongan anggaran pemerintahan yang ditempuh Presiden Prabowo Subianto. Sebab pemangkasan yang dilakukan bukan pada pos-pos pembiayaan program rumah bersubsidi.
“Presiden menginstruksikan pemangkasan ‘lemak’ pada anggaran pemerintahan. Hasil penghematan anggaran itu akan disalurkan untuk kebutuhan pendanaan program sandang, pangan serta papan,” tandas Fahri.
Pemerintah berharap adanya penguatan dari sisi suplai di sektor papan. “Presiden minta untuk kita menyelesaikan problem di sisi suplai. Masalah di sisi pasokan antara lain persoalan harga lahan yang terlalu mahal. Sedangkan tanah menyumbangkan sekitar 40% dari total biaya produksi rumah,” ucap Fahri.
Menurut Wamen PKP, apabila permasalahan di sisi pasokan tidak kunjung tuntas, maka angka backlog perumahan tidak akan pernah terselesaikan. “Kita urai satu per satu permasalahan di sisi pasokan. Apabila problem harga tanah tuntas, berlanjut ke persoalan administratif yakni urusan perizinan. Selanjutnya adalah masalah biaya konstruksi yang harus dicarikan solusinya,” tegas Fahri.
Terkait harapan Presiden Prabowo mewujudkan program 3 juta rumah, Fahri mengimbau pelaku usaha untuk tidak berkutat dengan persoalan nominal angka tersebut. “Kita harus mulai dari gagasan besarnya dulu. Tahapannya, kita sedang mendesain kebijakannya. Setelah Pidato Kenegaraan Presiden pada 16 Agustus 2025, baru akan nampak mobilisasi sumber dayanya. Sedangkan saat ini kita hanya meneruskan kebijakan dari pemerintahan terdahulu,” imbuhnya.
Ketua Umum REI, Joko Suranto, menyatakan bahwa REI bersikap terbuka terhadap ajakan kolaborasi yang disampaikan Wamen PKP. Developer harus dapat menjawab tantangan partisipatif dari pemerintah tersebut.
“Kita harus tangkap dan tindak lanjuti semangat yang ditularkan oleh pemerintah. REI merupakan organisasi yang terbuka akan setiap peluang kerja sama. Bahkan, dalam menjalankan aktivitas usahanya, sesama anggota REI harus ditumbuhkan persaingan yang sehat. Jika ada dinamika itu tidak apa-apa,” kata Joko.
Dukung Program Nasional
Sebanyak dua orang kandidat ketua maju dalam Musda X REI NTB Tahun 2025, yakni Hery Jaya Athmaja dan Jamaludin. Setelah melalui proses voting , Hery Jaya Athmaja terpilih sebagai Ketua DPD REI NTB masa bakti 2025-2028 dengan perolehan suara 32 berbanding 21 suara.
Ketua REI NTB terpilih memastikan akan tetap melanjutkan program kerja dari kepengurusan terdahulu. REI NTB dibawah kepengurusan yang baru juga berkomitmen untuk turut serta dalam pembangunan 3 juta rumah yang terdiri dari satu juta rumah di pesisir, satu juta rumah di pedesaan, dan satu juta rumah di wilayah perkotaan.
“Kami akan lebih berfokus untuk berpartisipasi dalam program pembangunan sejuta rumah di kawasan pesisir dan satu juta rumah di pedesaan,” beber Hery.
Hal ini sejalan dengan kondisi NTB yang notabene wilayahnya adalah kepulauan dengan garis pantai relatif panjang sehingga kawasan pesisir pantai yang potensial untuk menjadi destinasi wisata.
“Pembangunan perumahan di kawasan pesisir memiliki tantangan tersendiri. Misalnya saja menghadapi angin laut, ombak, serta potensi abrasi. REI NTB akan merumuskan konsep yang tepat sebelum mengajukan proposal ke pemerintah daerah dan pusat,” kata Hery.
Tak hanya itu, program bedah rumah di desa-desa juga menjadi agenda utama. REI NTB akan bekerja sama dengan Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan untuk mencari pola terbaik yang kemudian akan diajukan ke Kementerian PKP.
Dalam rentang waktu 2017-2024, pengembang anggota REI NTB telah membangun sebanyak 30.205 unit rumah bersubsidi dan 5.523 rumah non subsidi. Perumahan itu dibangun di atas lahan seluas 464,6 hektare lahan. (Oki Baren)
