Jakarta sebagai kota terbesar di Indonesia masih banyak memiliki masalah, salah satunya terkait pemenuhan air bersih. Saat ini, Jakarta berada dalam status krisis air bersih, bahkan sedang menuju titik kritisnya. Krisis ini membutuhkan langkah-langkah penangganan yang tepat dan cepat.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengadakan acara JIKA Talks #4: Green Buildings, Blue Impact: Achieving Urban Water Efficiency, yakni sebuah forum strategis yang membahas bagaimana efisiensi air di sektor bangunan dilakukan serta sektor apa saja yang menyumbang emisi GHG kota dan menjadi pengguna air terbesar.
Didukung oleh C40 Cities dan Pemerintah Inggris melalui UCAP–Climate Action Implementation, acara ini mempertemukan para pemangku kepentingan utama untuk menyelaraskan kebijakan bangunan hijau, manajemen air, dan tata kelola kota yang lebih adaptif.
Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setdaprov DKI Jakarta, Iwan Kurniawan menjelaskan untuk mengurai masalah tahunan berupa banjir dan bagaimana pengelolaan air di Jakarta, pemerintah provinsi melakukan dua aksi prioritas untuk meningkatkan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Pertama melalui peraturan gubernur (pergub) dan kedua melembagakan efisiensi energi ke dalam gedung pemerintahan dan BUMD.
“Ini adalah instrumen penting, bukan cuma untuk pemerintah daerah, tetapi juga dunia untuk melihat bagaimana Jakarta berproses dalam sumber daya alam dan energi, terutama air,” ungkapnya pada acara JIKA Talks #4 di Jakarta, baru-baru ini.
Di sisi lain, dia menyebutkan bahwa air tanah semakin berkurang di Jakarta. Oleh karena itu, sangat penting bagi gedung-gedung tinggi di Jakarta agar bijak menggunakan air hingga SDGs di Jakarta terkait air dapat dicapai.
Deputy Head of Second Cities British Embassy Jakarta, Farah Nabila Putri mengatakan Kota Jakarta adalah kota terpadat di dunia, dengan masalah yang luar biasa, termasuk emisi gas rumah kaca, krisis air yang makin mendesak, penurunan tanah yang tidak terkendali, banjir tahunan, dan faktanya di Jakarta 70% air bersih digunakan gedung.
“Inisiatif untuk Jakarta akan sangat baik, namun solusi yang ada tentu bukan solusi instan yang harus dilakukan berkesinambungan, baik konteks dalam negeri, maupun luar negeri. Apalagi Pemerintah Inggris sangat mendukung pemulihan Jakarta,” tegas Farah.
Ketua Kelompok Perencanaan Pengendalian Banjir dan Drainase Dinas SDA DKI Jakarta, Maman Supratman efisiensi pengunaan air harus dilakukan secara strategis untuk memastikan keberlanjutan air demi masa depan di masa mendatang. Oleh karena itu, dia mengajak untuk mengelola air sungai yang masuk ke wilayahnya agar jangan sampai terjadi pencemaran dan penumpukan sampah.
Maman mengatakan perlu ada satu kebijakan atau aturan dalam mengelola air sungai dari hulu hingga ke hilir. Ini seperti di Belanda, Luksemburg, dan Belgia yang menerapkan kebijakan terkait untuk menjaga mutu.
“Belanda itu di hilir, kalau kita lihat hulunya Luxemburg, Belgia, itu mereka punya standar kualitas misalnya dari Luksemburg ke Belgia itu tidak boleh mutunya sekian, kalau melanggar kena denda, itu dari sisi kebijakan," kata dia.
Studi yang dilakukan PAM Jaya menguraikan lebih dari 10 juta penduduk yang tinggal di Jakarta membutuhkan 100 liter air per hari per orang. Artinya, Jakarta butuh air sebanyak 26.100 liter per detik ( litre per second /lps). Tapi apa daya, kebutuhan air bersih yang dapat dipenuhi oleh dua operator (PALYJA dan AETRA) hanya sebanyak 17.000 liter per detik. Angka yang jauh dari seimbang ini mengartikan bahwa ketahanan air bersih di Jakarta memang sangat rawan.
Pengelolaan Sungai
Di sisi lain, tambah Maman Supratman, pengelolaan air sungai juga memerlukan partisipasi masyarakat semisal dengan mengajak mereka menerapkan sistem drainase yang baik sehingga air limbah di rumah tangga masing-masing tidak langsung masuk ke sungai.
“Air sungai di Jakarta tak bermasalah dari sisi kuantitas, namun tak demikian untuk segi kualitas karena tingkat beban cemaran yang cukup kuat,” sebutnya.
Senior Urban Planner PDW, Prinka A Choesin mengatakan pencemaran sungai di Jakarta sudah sangat krusial untuk diselamatkan. Apalagi di Jakarta sumber air bersih masih sangat terbatas, dan PAM Jaya juga belum memiliki cakupan di seluruh Jakarta.
“Sebanyak 60%-70% warga Jakarta masih memiliki sumur tanah, sehingga turut membuat penurunan tanah di Jakarta hingga 12 sentimeter per tahun. Belum lagi, konsumsi air untuk mall dan perkantoran luar biasa besar,” tegasnya.
PDW tengah melakuan penelitian soal penghematan air agar Jakarta bisa bertahan. Menurutnya, langkah ini bisa menyelamatkan air di Jakarta jika dilakukan dari hulu ke hilir dan juga semua kalangan masyarakat, tidak hanya pemerintah. (Teti Purwanti)
