Jelang akhir semester I-2025, realisasi penyaluran pembiayaan perumahan baru mencapai 114.799 unit melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera. Capaian itu masih kurang cepat, mengingat pemerintah telah menambah kuota FLPP menjadi 350.000 unit.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memastikan kuota rumah subsidi melalui skema FLPP telah ditambah menjadi 350.000 unit, dari kuota awal untuk tahun 2025 sebanyak 220.000 unit. Tambahan anggaran yang digelontorkan Kementerian Keuangan untuk mendukung penambahan kuota tersebut mencapai Rp16,4 triliun.
Realestat Indonesia (REI) tentu saja menyambut baik penambahan kuota FLPP sebanyak 130.000 unit di tahun 2025. Terobosan tersebut diharapkan mampu mengoptimalisasi penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sejalan dengan program pembangunan 3 juta rumah.
“Kenaikan kuota FLPP itu harus kita terima dengan usaha (effort) yang lebih, Harus ada perjuangan ekstra, karena pendekatan secara kualitatif ini sudah bagus, tinggal mengejar pendekatan kuantitatifnya,” ungkap Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto di Bandung, baru-baru ini.
Pasalnya, jika merujuk dari data rata-rata realisasi penyaluran FLPP setiap bulan yang hanya sekitar 20.000 unit, maka hingga akhir Desember tahun ini mungkin hanya terserap sekitar 240.000 unit. Oleh karena itu, penyaluran kuota harus lebih dipercepat agar sekitar 110.000 unit lainnya dapat terserap optimal di semester II-2025.
REI mendorong supaya ada cara yang sistematis dan terukur yang dilakukan pemerintah untuk memacu penyerapan kuota FLPP. Salah satunya, ungkap Joko, adalah dengan bekerjasama dengan BPJS-Ketenagakerjaan yang memiliki anggota sebanyak 40 juta orang.
“BPJS-Ketenagakerjaan punya 40 juta lebih pekerja, dimana kalau 1% saja yang ikut program ini maka penyerapan kuota FLPP bisa lebih terukur,” saran CEO Buana Kassiti Group itu.
Selain mengoptimalkan penyerapan kuota FLPP dari anggota BPJS-Ketenagakerjaan, skema yang sama juga dapat diterapkan untuk mendorong ASN dan TNI-Polri.
Menurutnya, dengan terserapnya 350.000 unit kuota FLPP dipastikan akan menambah keyakinan pasar dan masyarakat, serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi karena ada lebih dari 180 sektor ikutan yang ikut terkait dari berpacunya sektor perumahan.
Joko Suranto juga menyoroti sejumlah hambatan besar dalam mendorong percepatan penyerapan kuota FLPP pada semester kedua tahun ini. Dia misalnya mengungkap bahwa 70% MBR saat ini mengalami kendala administratif di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal mendasar ini cukup menganggu, karena mayoritas MBR terkendala di SLIK sehingga pengajuan kreditnya bakal ditolak.
“Harus ada solusi yang terbaik untuk mengatasi kendala SLIK OJK ini agar ada pertumbuhan penyerapan KPR FLPP di semester II-2025,” harapnya.
Sebelumnya, Menteri Maruarar Sirait mengumumkan tambahan anggaran untuk program FLPP menjadi 350.000 unit. Menurutnya, tambahan anggaran FLPP tersebut diharapkan meningkatkan akses MBR untuk memiliki rumah bersubsidi berkualitas yang dibangun pengembang dengan harga dan angsuran yang terjangkau dan flat (tetap) selama masa tenor.
“Program perumahan itu terbukti membuka banyak peluang usaha di masyarakat mulai dari semen, pasir dan lapangan pekerjaan. Karena dalam pembangunan satu unit rumah rata-rata butuh 5 pekerja konstruksi. Kalau 350.000 rumah berarti ada 1,7 juta orang pekerja yang terserap. Itu tidak termasuk supir, kernet serta usaha warung makan,” ujarnya.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rional Silaban menegaskan pemerintah siap mengalokasikan anggaran tambahan kuota FLPP untuk 350.000 rumah.
Namun Kementerian Keuangan meminta adanya kepastian dari sisi suplai agar 350.000 unit rumah tersebut bisa terserap. Dijelaskan, dalam merealisasikan tambahan FLPP itu pemerintah akan menambah APBN melalui BP Tapera dari sebelumnya Rp18,7 triliun menjadi lebih dari Rp30 triliun.
“Kementerian Keuangan juga meningkatkan PMN untuk PT SMF dari Rp4,8 triliun menjadi lebih dari Rp6,2 triliun. Tapi kami ingin memastikan tambahan anggaran ini dapat membawa manfaat bagi rakyat banyak,” tegasnya.
Program Rumah Pedesaan
Selain mendorong penyerapan optimal tambahan kuota FLPP, Joko Suranto juga kembali mengingatkan agar program 3 juta rumah tidak hanya berfokus pada penyaluran skim FLPP yang secara teknis sudah berjalan hampir satu dekade. Menurutnya, pembangunan 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir yang menjadi bagian dari program 3 juta rumah pun harus digenjot.
“Ketika 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir itu dikerjakan, maka ada potensi 3 juta lapangan pekerjaan yang akan tersedia. Karena dalam situasi ekonomi saat ini dengan daya beli rendah, maka pemerintah harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan termasuk di pedesaan,” sebutnya.
Terlebih, kata Joko Suranto untuk rumah di pedesaan informasinya pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah menyiapkan anggaran Rp1,4 triliun untuk subsidi angsuran bagi penerima 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir. Tetapi karena programnya belum dijalankan, maka anggaran tersebut belum tersalurkan.
“Saya mengibaratkan seperti kita naik bis dan sudah siapkan ongkosnya, tetapi tidak diminta kondektur. Tapi kita mengapresiasi respon cepat Kementerian Keuangan terhadap program 3 juta rumah,” sebutnya. (Rinaldi)
